Rumpon: Berkah atau Musibah?

Rumpon oleh nelayan di Alor

Rumpon oleh nelayan di Alor © WWF-Indonesia / Dwi A GAUTAMA

Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.  Rumpon sendiri telah lama dikenal di Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai ‘rompong mandar”. Didaerah Indonesia Bagian Timur lain seperti di Sorong, Fakfak. Maluku Utara, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Sulawesi Tenggara berkembang dengan alat tangkap pancing huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline) rumpon jenis ini biasanya dipasang di perairan laut dalam untuk menangkap ikan-ikan pelagis besar. Sedangkan rumpon laut dangkal berkembang penggunaannya di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa dengan alat tangkap purse seine mini.

Teknologi rumpon laut dalam baru dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1985 untuk penangkapan ikan pelagis besar. Metode pemasangan dan dua jenis rumpon tersebut hampir sama dan perbedaannya hanya pada daerah pemasangan serta bahan yang digunakan. Pada rumpon laut dangkal digunakan dari alam seperti bambu, rotan. daun kelapa dan batu kali.Sebaliknya pada rumpon laut dalam sebagian besar dari bahan seperti bahan sintetis, plat besi, ban bekas, tali baja, tali nylon dan semen.

ilustrasi rumpon (c) ataplaut.wordpress.com

Di dalam SK Mentan  No. 51/Kpts/IK.250/1/97  rumpon adalah  alat  bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Dijelaskan juga mengenai pengaruh rumpon dan dampaknya, sehingga diatur sedemikian rupa menjadi sebagai berikut :

  1. bahwa penggunaan Rumpon, dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasi penangkapan ikan sehingga pemasangan dan pemanfaatannya berkembang dengan pesat;
  2. bahwa pemasangan dan pemanfaatan Rumpon yang meningkat secara pesat sebagaimana butir (a) apabila tidak diatur dan dikendalikan, dapat merusak pola ruaya ikan dan kelestarian sumberdaya ikan serta dapat menimbulkan ketegangan sosial di antara sesama nelayan;
  3. bahwa untuk mencegah timbulnya kerusakan pola ruaya ikan, sumberdaya ikan dan ketegangan sosial di antara sesama nelayan, perlu ditetapkan ketentuan pemasangan dan pemanfaatan Rumpon dengan Keputusan ini;

Selanjutnya dalam SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tersebut juga dikatakan  tentang Pemasangan dan  Pemanfaatan rumpon menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis rumpon,yaitu :

  1. Rumpon Perairan Dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut ;
  2. Rumpon Perairan Dangkal adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut yang kedalamannya sampai dengan 200 meter;
  3. Rumpon Perairan Dalam adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman diatas 200 meter

Alat berupa rumpon ini menjadi berkah bagi teman-teman nelayan, karena dengan adanya rumpon mereka jadi mengetahui tujuan berlayar mereka dengan jelas. Selain itu mereka jadi mampu menghitung perkiraan waktu melaut dan biaya yang akan di keluarkan karena jarak tempuh ke lokasi penangkapan telah diketahui dan di tentukan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa mereka jadi mampu melakukan perkiraan untung rugi sebelum berlayar. Sebuah keadaan yang sangat menyenangkan. Dalam perkembangannya SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 digantikan dengan KepMen Kelautan no. 30 tahun 2004 yang menghapuskan pembagian jenis rumpon dan berkembang perizinan dan kewenangan pemberian izin pemasangan rumpon, dimana terbagi menjadi 3 kelompok:

  1. Jarak 2-4 Mil laut, izin diberikan oleh bupati/walikota;
  2. Jarak 4-12 Mil laut, izin diberikan oleh gubernur;
  3. Lebih dari 12 Mil laut, izin diberikan oleh Ditjen Perikanan Tangkap

Sekarang, keberadaan rumpon menjadi meliar. Nelayan/ pemilik rumpon cenderung meluncurkan rumpon untuk investasi, sebagai alat menambah pundi kekayaan, bukan lagi menjadi alat bantu. Parahnya lagi, rumpon yang mereka luncurkan tidak memiliki izin, sehingga pihak Kementrian Kelautan lokal ataupun nasional memiliki informasi yang minim mengenai jumlah rumpon yang terapung di perairan Indonesia. Kondisi ini juga menjadi potensi konflik internal antara pemanfaat rumpon, mereka saling berebut memasang rumpon di lokasi favorit, mereka saling memancing di rumpon yang bukan milik mereka dan saling memutus rumpon satu sama lain. Hal ini lumrah terjadi di lokasi penangkapan ikan berbasis rumpon. Poin dalam SK Mentan Tahun 1997 yang telah disebutkan sebelumnya menjadi kenyataan.

Pembelajaran yang diperoleh dari Bone dan Malang diketahui bahwa, sebagian besar teman-teman nelayan kurang paham mengenai kewajiban mendaftarkan rumpon yang akan mereka luncurkan, karena minimnya sosialisasi dan pemahaman yang menyentuh hingga ke tingkatan yang paling dasar, kepada nelayan. Selain itu mereka juga cenderung takut berbagai informasi mengenai rumpon mereka, terutama mengenai lokasi-posisi rumpon. Hal ini dikarenakan pandangan jika mereka berbagi info mengenai lokasi tangkap kepada dinas terkait atau orang lain mereka akan kehilangan sumber ikan, sumber pemasukan mereka. Sebuah pandangan yang mungkin merupakan buah ketidakpercayaan warga terhadap aparat atau memang mereka hanya sekedar ingin berusaha menjaga dapur tetap berasap? Kondisi ini diperparah dengan sikap teman-teman nelayan yang cenderung bersikap “tidak ingin repot”. Selain kelompok yang tidak tahu diatas, terdapat juga kelompok yang memang mengetahui dan paham mengenai keharusan mendapatkan izin terhadap rumpon yang ingin mereka luncurkan. Namun mereka cenderung malas untuk melakukannya, karena alasan birokrasi yang berbelit, pungli atau yang paling popular adalah tidak ada waktu, kami sibuk melaut. Hukuman terhadap mereka yang melanggar pun cenderung tidak menggigit, karena jika saat inspeksi kedapatan rumpon yang tidak berijin, rumpon tersebut akan diputus, dan pemiliknya akan di tegur. Namun berdasakan data dari mana tindakan ini akan diterapkan jika dari awal memang tidak ada rumpon yang terdaftar?

Selain masalah diatas, menjamurnya rumpon menjadi kendala bagi keseimbangan ekologi di laut. Keberadaan rumpon yang memancing gerombolan ikan kecil dan kemudian diikuti ikan-ikan pemangsa (sesuai kaidah rantai makananan) dikhawatirkan mengubah jalur alamiah migrasi ikan. Mereka cenderung berkumpul di lokasi adanya rumpon yang terapung. Seperti contoh kasus yang terjadi di Bitung bahwa sekarang, nelayan memancing semakin jauh dan semakin lama dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut dikarenakan karena jalur ikan yang dahulu berenang mendekat menuju perairan setempat  sekarang teralihkan ke daerah luar, dimana banyak rumpon diapungkan. Greenpeace sendiri bahkan sampai mengeluarkan rilis press untuk pelarangan rumpon di kawasan Pasifik, karena menurut kajian mereka keberadaan rumpon berpengaruh terhadap penurunan jumlah tuna di perairan bebas.

Proses pembangunan rumpon di pinggir pantai.

Proses pembangunan rumpon di pinggir pantai. Setelah ini proses penarikan sampai ke lokasi yang ditentukan. (C) WWF-Indonesia / Dwi A GAUTAMA

Berhubungan dengan masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan KepMen No. 2 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Jalur Penangkapan Ikan dan  Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Isi KepMen tersebut berbicara mengenai pengaturan secara mendetil dan soal spesifikasi alat pendukung, armada tangkap  dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) atau rumpon yang diizinkan untuk melakukan penangkapan disebuah wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dikeluarkannya KepMen tersebut menyingkirkan fungsi dari KepMen no. 30 Tahun 2004 mengenai kewajiban rumpon untuk memiliki izin agar dapat dikontrol. Dari sini terlihat peraturan mengenai rumpon masih belum cukup kuat dan mendukung satu sama lain justru saling melemahkan. Dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekologi nantinya, karena tidak disebutkan pembatasan armada atau pembatasan waktu tangkap untuk suatu armada di dalam KepMen No. 2 Tahun 2011. Jika boleh berharap, andai KepMen No. 2 Tahun 2011 akan diimplementasikan, disarankan agar ditambah dengan peraturan yang lebih komprehensif tentang rumpon, baik di tingkat nasional ataupun lokal. Adanya satu tujuan dari pemerintah baik dari hulu menuju hilir dan didukung dengan penegakan aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu tentu akan memberikan hasil yang bermanfaat baik untuk pemerintah sendiri dan nelayan.

Semoga saja.

Muhammad Maskur Tamanyira, twitter: @maskurtamanyira

Referensi:

http://tadjuddahmuslim.wordpress.com/2009/01/28/pembentukan-daerah-penangkapan-ikan-dengan-light-fishing-dan-rumpon/

http://regional.kompas.com/read/2011/02/25/10172015/Ada.Rumpon.Tuna.Makin.Sulit.Ditangkap)

http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Greenpeace-Calls-for-Urgent-Ban-on-FAD-Fishing-to-Save-Pacific-Tuna/


Tinggalkan pesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s